Dalam sebuah wawancara dengan Akbar Faizal yang penuh dengan pengungkapan tajam, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengarah pada dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah diskusi panas tentang dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum 2024.
Hasto mengungkapkan adanya informasi bahwa Anies Baswedan akan dijadikan tersangka dalam kasus yang dinilai tidak jelas. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari "perintah langsung" Presiden Jokowi.
"Ini kriminalisasi, dan saya nyatakan itu berasal dari Presiden Jokowi," tegas Hasto di depan mikrofon.
Ia juga menyoroti ketidakadilan yang semakin terasa dalam sistem hukum Indonesia, di mana aparat hukum disebut digunakan sebagai alat politik untuk membungkam oposisi.
Selain menyoroti kriminalisasi terhadap Anies, Hasto menuding adanya upaya untuk mengatur hasil Pilkada di sejumlah wilayah strategis seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan DIY.
Ia menyebut Pilkada yang seharusnya menjadi arena kontestasi sehat telah berubah menjadi medan permainan politik yang didominasi oleh kekuatan tertentu. "Segala sesuatu seperti sudah diskenariokan, dari Sumatera Utara hingga Jawa Tengah," katanya.
Hasto juga mengkritik keberadaan "partai coklat," istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang diduga terlibat dalam penggalangan dana dari aktivitas ilegal seperti perjudian dan tambang ilegal untuk mendukung agenda politik.
 |
| Partai 'Coklat' |
Tuduhan "Desukarnoisasi"
Hasto tak ragu menyebut bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tengah melakukan "desukarnoisasi," yaitu upaya untuk melemahkan warisan dan ideologi Bung Karno, pendiri PDI Perjuangan.
Menurutnya, hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan partai. "Menenggelamkan PDI Perjuangan sama saja dengan menenggelamkan rakyat Indonesia," ujar Hasto dengan lantang.
Dalam wawancara tersebut, Hasto juga menyoroti bagaimana aparat penegak hukum digunakan untuk menekan lawan politik. Ia mengaitkan hal ini dengan sejumlah kasus yang melibatkan tokoh-tokoh politik, termasuk revisi Undang-Undang KPK yang dinilai menguntungkan kepentingan politik tertentu.
Hasto bahkan menyebutkan kasus Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang maju sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, langkah-langkah politik seperti ini menciptakan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. "Ini semua hanya akting politik yang mengorbankan cita-cita demokrasi," tegasnya.
Meski dihadapkan pada risiko besar, Hasto menyatakan bahwa dirinya dan partainya akan terus memperjuangkan keadilan. Ia membandingkan situasi ini dengan perjuangan tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno dan Nelson Mandela, yang menghadapi penindasan tetapi tetap memperjuangkan cita-cita mereka. "Bagi kami, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan perjuangan tidak akan sia-sia," pungkas Hasto.
Pernyataan Hasto ini memancing berbagai reaksi dari publik. Sebagian memujinya sebagai langkah berani dalam mengungkap kebenaran, sementara yang lain melihatnya sebagai manuver politik menjelang pemilu. Namun satu hal yang pasti, wawancara ini membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia yang semakin panas.