Perebutan kursi kepala daerah di Indonesia kembali memanas, dengan munculnya isu-isu krusial yang melibatkan nama besar seperti Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam diskusi yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD, tersirat keprihatinan mendalam terhadap fenomena "cawe-cawe" atau keterlibatan aktif elite politik dalam Pilkada. Mahfud menyebutkan adanya pelanggaran prinsip netralitas yang diatur dalam undang-undang bagi pejabat negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Bagaimanapun, netralitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujar Mahfud di kanal Youtube.
Namun, situasinya menjadi rumit ketika Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terang-terangan menunjukkan dukungannya terhadap calon tertentu. Dari sisi yuridis, langkah ini sah karena posisinya sebagai ketua partai politik. Tetapi secara etika, ini menciptakan komplikasi yang mencederai citra netralitas seorang pemimpin negara.
Korupsi dan Manipulasi Politik
Isu lain yang mencuat adalah dugaan praktik korupsi dalam Pilkada, termasuk "serangan fajar" berupa pemberian uang untuk membeli suara rakyat. Dalam diskusi tersebut, Mahfud MD menggambarkan bagaimana praktik politik uang menjadi "virus" yang merusak sistem demokrasi di Indonesia.
“Kalau sistem ini terus dibiarkan, orang baik pun bisa berubah menjadi iblis dalam sistem politik kita,” ujarnya tegas.
Mahfud juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia menyoroti bagaimana proses hukum kerap digunakan sebagai alat politik untuk menggagalkan calon tertentu, sebuah tindakan yang ia sebut sebagai bentuk kriminalisasi yang bertentangan dengan asas keadilan.
Nama Jokowi juga mencuat sebagai salah satu aktor yang dinilai "cawe-cawe" dalam mendukung calon tertentu. Meski secara hukum mantan presiden diperbolehkan mengampanyekan dukungannya, keterlibatan aktifnya dianggap menciptakan ketegangan di masyarakat.
"Ketika Jokowi berbicara soal pembangunan bangsa, ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan polarisasi yang lebih dalam," kata Mahfud.
Di tengah situasi ini, Mahfud memberikan pesan penting kepada rakyat Indonesia. Ia menyerukan agar masyarakat kembali ke hati nurani dan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas. “Masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Jangan sampai kita dijajah oleh bangsa kita sendiri melalui praktik jual-beli suara,” tegasnya.
Fenomena "cawe-cawe" Jokowi dan Prabowo menjadi cerminan tantangan demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Sistem pemilu langsung memang memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang bagi korupsi dan manipulasi politik. Langkah ke depan harus mencakup pembenahan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan penanaman kesadaran moral bagi para pemimpin dan masyarakat.
Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana demokrasi dijalankan. Rakyat Indonesia perlu mengingat bahwa suara mereka adalah senjata utama untuk menciptakan perubahan, bukan sekadar komoditas yang dijual di pagi hari.